Raja Juli menargetkan pada tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia sudah mendapatkan sertifikat.Hal itu diharapkan mampu mengurangi potensi konflik agraria yang terjadi di tengah masyarakat. "Bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia ini totalnya ada 126 juta bidang tanah, sebelum ada PTSL hanya 46 juta bidang yang sudah tersertipikasi," ujar Raja Juli dalam keterangan
Harsono, Boedi. (2003) Hukum Tanah Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 176-181. 4 Pada tanggal 24 September 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria terjadilah perombakan di bidang Hukum Tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia.
Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Jenis status kepemilikan tanah ada beberapa tingkatan, yaitu: 1. Hak Milik (right of ownership) - SHM (Sertifikat Hak Milik)Mengenai kepemilikan tanah di Indonesia, diatur sebagai berikut : Mengenai hak atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain memiliki landasan idiil dari hak milik yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh Negara.
Desember 2019. Rosmidah,S.H,M.A. "Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia". Hal 63-77. 2013 17 f. Artikel ini berisi tentang lima review jurnal megenai Analisis Praktik Teori Hak Kepemilikan di Indonesia. Pertama, Mengenai Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang bersertifikasi Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 36OH.kepemilikan tanah di indonesia
