Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPh, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh W ajib Pajak adalah sebagai berikut 1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap W ajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak; 2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh W ajib Pajak sebagai kepala keluarga. Penghasilan suami-istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila a. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim HB; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan PH; atau c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri MT. Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan istri secara terpisah. Dalam hal ini, istri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPW P sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Dalam hal suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim HB sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap W ajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya; 4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh W ajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus; 5. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ tentang Surat Pemberitahuan SPT dan

aplikasi a2 dan spt 1770 s dan 1770 ss 2016